Nganjuk, 02 Desember 2025 — Pengadilan Negeri Nganjuk kembali mengikuti kegiatan Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode ke-12 yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini merupakan agenda berkelanjutan yang bertujuan memperkuat komunikasi, meningkatkan kualitas layanan peradilan, serta mengembangkan ruang diskusi bagi seluruh satuan kerja di bawah Badan Peradilan Umum.

Pertemuan ini diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk beserta jajaran hakim, panitera, sekretaris, dan pegawai terkait melalui ruang Command Center.
Dalam kesempatan tersebut, Ditjen Badilum menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas berbagai isu aktual dalam peradilan, di antaranya :

- Pembaruan KUHAP;

- Perbedaan mendasar antara KUHAP lama dan baru;

- Pengaturan upaya paksa dan praperadilan dalam KUHAP baru;

- Pengaturan prosedur pengakuan bersalah;

- Jenis – jenis putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP baru;

- Peran pengadilan dalam setiap prose upaya paksa yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan;

- Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP baru;

- Proses peralihan dari KUHAP lama menuju KUHAP baru;

- Imunitas Penegak Hukum, termasuk Hakim dalam KUHAP baru.

Sarasehan interaktif ini juga memberikan ruang bagi para peserta untuk menyampaikan masukan, bertanya, serta berdiskusi langsung dengan pihak Ditjen Badilum. Pengadilan Negeri Nganjuk turut aktif mengikuti jalannya diskusi dan mencatat beberapa poin penting yang relevan dengan peningkatan kualitas layanan di satuan kerja.

Melalui Perisai Badilum, kami dapat mengikuti perkembangan kebijakan dan berdiskusi langsung dengan pusat. Ini sangat membantu dalam menjaga kualitas pelayanan serta memastikan seluruh kebijakan Ditjen Badilum dapat diimplementasikan dengan baik di daerah.

Dengan adanya pertemuan rutin ini, Pengadilan Negeri Nganjuk berharap dapat terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat koordinasi, dan memberikan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, serta responsif kepada masyarakat pencari keadilan.