PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Nomor : 2/SK.KPN/PDT/2023/PN Njk

Tentang :

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA

PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Menimbang :

1. Bahwa dengan diterimanya perkara-perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk, maka dalam penyelesaiannya perlu berpedoman pada Administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 1996, tentang Menafsir Biaya Perkara;
2. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara permohonan, gugatan, gugatan sederhana, dan konsinyasi di Pengadilan Negeri Nganjuk serta perkara yang dimintakan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi perlu ditafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara;
3. Bahwa dalam menafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara dengan memperhatikan jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak, saksi, panggilan - panggilan, pemberitahuan-pemberitahuan, sumpah, materai, redaksi putusan dan PNBP;
4. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya – Biaya lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi, guna menjamin pelaksanaan Eksekusi perlu diadakan Rapat Koordinasi yang biayanya dibebankan kepada Pemohon;
5. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditetapkan perubahan besarnya jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar;
6. Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor : 44 pasal 121 ayat 14, Pasal 122 dan pasal 182;
7. Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. Undang-undang No. 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-uandang Nomor : 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung RI;
9. Undang Undang No. 49 tahm 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
10. Undang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
11. Undang – Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik
12. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Memperhatikan :

Pertama

1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tanggal 27 Maret 2002 Tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
5. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001, tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 144 Tahun 2007 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 076 Tahun 2009 tentang Transparasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 05 Tahun 2008 Tentang Biaya Administrasi Peradilan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;
10. Surat Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya Biaya lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
12. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W.14-U/5498/HK.02/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang kesepakatan keseragaman panjar biaya perkara.
13. Hasil rapat koordinasi Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Karesidenan Kediri, tanggal 19 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Pertama      :    Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 1/PEN.KPN/PDT/2022/PN Njk, tanggal 26 Januari 2022.

Kedua         :    Menentukan kembali Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Nganjuk sebagaimana daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga         :    Jika dalam proses perkara terdapat kekurangan panjar biaya perkara, maka harus ditambah oleh pihak berperkara, dan jika setelah proses perkara selesai ternyata masih terdapat sisa panjar, maka akan dikembalikan kepada pihak berperkara, dengan ketentuan jika dalam waktu 180 (serratus delapan puluh) hari sejak diberitahu / diumumkan, tidak diambil oleh pihakberperkara, maka akan disetorkan kepada Kas Negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP);

Keempat     :    Biaya – biaya yang belum diatur dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, jika karena situasi dan kondisinya dibutuhkan dalam praktek beracara perdata, maka pengaturannya akan ditentukan kemudian;

Kedua

Kelima        :        SuratKeputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.