Nganjuk, 05 Maret 2026– Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-73, Pengadilan Negeri Nganjuk menyelenggarakan kegiatan sosial dan kebersamaan yang meliputi pembagian takjil, santunan kepada anak yatim piatu, pemberian bingkisan kepada tenaga outsourcing, serta buka puasa bersama.

Rabu, 04 Maret 2026 - Pengadilan Negeri Nganjuk menggelar rapat pimpinan yang membahas berbagai hal terkait pelaksanaan tugas kedinasan, peningkatan integritas aparatur, serta persiapan pembangunan Zona Integritas (ZI). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk dan diikuti oleh para pimpinan serta jajaran terkait.

Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk menekankan pentingnya seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar setiap pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai aturan yang berlaku dan menghindari potensi pelanggaran. Selain itu, seluruh aparatur juga diingatkan untuk terus meningkatkan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur peradilan.

Nganjuk, 5 Maret 2026 – Pengadilan Negeri Nganjuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2026 yang dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya penguatan komitmen satuan kerja di lingkungan peradilan umum dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh satuan kerja dapat memahami mekanisme serta indikator evaluasi pembangunan Zona Integritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Nganjuk, 03 Maret 2026 – Pengadilan Negeri Nganjuk mengikuti Zoom Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah-Langkah Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 .

Kegiatan ini diikuti oleh Ibu Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, serta Kasubag Umum dan Keuangan. Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi serta memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.