Nganjuk, 05 Februari 2026 – Bertempat di Balaidesa Sidokare Kabupaten Nganjuk , Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk menjadi narasumber dalam kegiatan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Nganjuk. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan literasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu.

Penyuluhan hukum tersebut mengangkat tema Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta peraturan pendukungnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Program Pembentukan Mahkamah Desa/Kelurahan, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Dalam pemaparannya, Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk menjelaskan pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat sebagai upaya perlindungan hak-hak warga negara, terutama bagi masyarakat tidak mampu agar tetap mendapatkan akses keadilan dan bantuan hukum secara gratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, disampaikan pula bahwa keberadaan bantuan hukum, pembaruan hukum pidana melalui KUHP yang baru, serta program Mahkamah Desa/Kelurahan diharapkan dapat mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat dan mendorong penyelesaian permasalahan hukum secara adil dan berkeadilan sosial.

Kegiatan penyuluhan hukum ini mendapat antusiasme dari peserta yang hadir dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pengadilan Negeri Nganjuk bersama POSBAKUMADIN Nganjuk terus berupaya mendukung terwujudnya akses keadilan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.